A REVIEW OF TAXPAYER SUPERVISION IN EXPLORING SME'S POTENTIAL TAX INCOME TO INCREASE NATIONAL TAX REVENUE IN 2022 ( case study of KPP Pratama Boyolali)
Abstract
The results of this study are that there are differences in supervisory activities in an effort to explore the potential of MSME Final PPh at KPP Pratama Boyolali and SE-05/PJ/2022 regarding monitoring of taxpayer compliance, the results of exploring the potential of the business sector contribute greatly to total MSME Final Income Tax receipts but are less contributed to the total revenue at KPP Pratama Boyolali. These monitoring activities are inseparable from obstacles or obstacles, but KPP Pratama Boyolali has made efforts to overcome the obstacles or obstacles that occur.
Full Text:
PDFReferences
Badan Otorita Borobudur. (2022, September 12). Sentra Kerajinan Tembaga dan Kuningan Boyolali yang Mendunia. Https://Bob.Kemenparekraf.Go.Id/.
Budi Wardana, A. (2018). Nudges pada SP2DK Sebagai Bagian dari Upaya Peningkatan Tax Compliance di Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 2(1), 23–38.
Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 1885. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 113/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Baru, Pub. L. No. SE-113/PJ/2010 (2010).
Ghina, A., Fadhilah, A. T., & Hafsari, E. I. (2020). INTENSIFIKASI PAJAK DALAM PENERIMAANPAJAKPENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 4(3), 63–73.
Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. Simposium Nasional Keuangan Negara, 43–59.
Ilhamsyah. (2020). Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa). Simposium Nasional Keuangan Negara, 892.
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, Pub. L. No. SE-05/PJ/2022 (2022).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Kementerian Keuangan Gelar Pajak Bertutur 2022. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kementerian-Keuangan-Gelar-Pajak-Bertutur-2022-%281%29
Limanseto, H. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,total penyerapan tenaga kerja nasional.
Nurizzaman, R. (2020). ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA: STUDI PADA KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 6(2). https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345
Prabowo, A. K. (2021, December 15). Keju Indrakila Angkat Pamor Susu Sapi Boyolali Mendunia. Solopos.Com.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pub. L. No. 20 Tahun 2008 (2008).
Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.
Septiany, C., & Wijaya, W. C. (2021). PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KALIDERES. E-JURNAL AKUNTANSI TSM, 1(2), 371–380.
SETIYAWAN, W. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN IZIN PERTAMBANGAN GALIAN C MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI DESA CEPOGO BOYOLALI. ILMU HUKUM, 66.
Wibowo, F. M. (2022). Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Kerajinan Kaligrafi di Wilayah KPP Pratama Demak. Politeknik Keuangan Negara STAN.
Wildan, M. (2022, August 3). Ada CRM, Pengawasan Wajib Pajak UMKM Bakal Dilakukan Lebih Derail. DDTC News.
Wulandari, E., Harimurti, F., & Widarno, B. (2017). Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan Pajak BPHTB serta Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2015. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 13, 33–40.
Refbacks
- There are currently no refbacks.