STUDI KAJIAN LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK
DOI:
https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.10094Abstrak
Referensi
Anggela, I. . (2022). PPN Naik 11 Persen, DJP Himbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir.
BPS. (2020). Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (Persen). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_1/
Christover, A. P. (2016). Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1).
Direktorat/Jendral Pajak. (2009). Undang-Undang Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009.
Indonesia, M. K. . (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, PPN, Dan PPnBM Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun, 85.
Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 16(3), 311–321.
Mawarni, R., Sari, T. K., & Anggiyasari, Y. D. (2021). ANALISIS VARIABEL PENGARUH PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA, 1(2), 23–40.
Paramita, M. P., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. E-Jurnal Akuntansi, 17(2), 1030–1056.
Septiani, R. (2015). Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN). LEX ADMINISTRATUM, 3(1).