Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Gunawan Hartadi; Bambang Suryono; Titik Mildawati

doi:10.29040/jap.v21i1.824

Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Gunawan Hartadi, Bambang Suryono, Titik Mildawati

Abstract

UMKM is considered as one of primary contributors to state revenue. Due to its largest tax contributor, UMKM, the Small-Medium Enterprises (SMES), is authorised by government perceiving distinctive final income tax. Since July 1st 2018, its income tax changed from 1% of gross turnover to 0.5% owing to a regulation PP No. 23 of 2018. Therefore, this study aimed to investigate the impact of PP No. 23 of 2018 application on the SMEs' desires to expand their business. Through this regulation, the calculation of income tax for SMEs has been converted 1% of gross turnover to 0.5%. This study applied qualitative research with an expectancy theory. In this study, the interviews were conducted to three informants. As the results, this study indicated that the government regulation assisted improving the desires of SMES to escalate their businesses. Then, the SMES generally did not understand the new regulations due to lack of socialization about PP No. 23 of 2018. Moreover, the regulation was identified as an encouragement so that SMEs would not divert into online sales system. Thus, the respondents running SMEs suggested the government to synchronize both central and regional regulations so that SMEs sectors could be increased rapidly.

Keywords

PP No. 23 of 2018, expectancy theory; online systems; regulation synchronization

Full Text:

PDF

References

Ananda, P. R. D. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan 6(2): 1-9.

Anatan, L. 2010. Telaah Kritis Expectancy Theory Victor Harold Vroom. Jurnal Manajemen 9(2): 19-30.

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.

Badan Keahlian DPR RI. 2018. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Periode 2013-2018 dan Target Dalam RAPBN 2019. Pusat Kajian Anggaran. Jakarta.

T. F. Efendi, “ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SIMPLE SALARY,” vol. 2020, no. 4, pp. 1363–1372, 2020.

Badan Pusat Statistik. 2016. Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2013. Desember. BPS Indonesia. Jakarta.

Creswell, J.W. 1998. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks. Sage Publication.

Eerde, W. V. dan Henk T. 1996. Vroom’s Expectancy Models and Work Criteria : A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology . 81(5):575-586.

Gunarto, E. 2018. PPh Final UMKM : Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018. https://forumpajak.org. 18 Februari 2019 (15.05).

Huda, A. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jurnal Online Mahasiswa 2(2): 1-15.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUKM). 2016. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUKM). Tahun 2015. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUKM). Jakarta.

Keziana. 2016. Analisis Penerapan PP No. 46 tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 4(2): 1-14.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tahun 2015. Bank Indonesia. Jakarta.

Marjono. 2014. PP No.46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil. http://majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adil-dan-tidak-pro-pengusaha-kecil/. 20 Maret 2019 (19.35).

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UIP. Jakarta.

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Galia Indonesia. Bogor.

Novliemyanti, J. 2017. Justice Tax Based On MSME Enterpreneur Perspective Case Study Of Atom Market Surabaya. The International Journal of Organizational Innovation 10(1): 260-274.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.

Prawagis, F. D. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada WP yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Jurnal Perpajakan 10(1): 285-293.

Resyniar, G. 2014. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2(2).

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.

Susilo, E. J. 2014. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). STIE MDP. Palembang.

Syahdan, S. A. 2014. Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Bisnis dan Akuntansi : Infestasi 10(1): 64-72.

Tambunan, T. H. 2009. UMKM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.

Yuesti, A. 2017. Akuntansi Keperilakuan. Abpublisher. Yogyakarta.

Yuniarta, L. 2019. Wajib Pajak dari Sektor UMKM Bertambah Setelah Tarif PPh Dipangkas. https://insight.kontan.co.id/news/wajib-pajak-dari-sektor umkm-bertambah-setelah-tarif-pph-dipangkas-menjadi-1. 05 Agustus 2019 (20.38).

Yusra, M. 2016. Modul Akuntansi Keperilakuan. http://repository.unimal.ac.id. 18 Februari 2019 (20:43).

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.824