PERSEPSI PENERAPAN UU HPP DAN TAX COMPLIANCE: PERAN MEDIASI KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH
Keywords:
Perception of UU HPP, Trust in Government, Tax ComplianceAbstract
References
Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternative structural equation modeling (SEM) in business research. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Anugrah, A., Zaitul, & Herawati. (2020). PERAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ANTARA FAKTOR PENENTU KEPATUHAN DAN KEPATUHAN WP. Jurnal Akuntansi & Ekonomi, 5(1), 77–87.
bbc.com. (2023). KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak†dalam kasus dugaan gratifikasi. Bbc.Com. KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak†dalam kasus dugaan gratifikasi
Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares concepts, techniques and applications using the smartpls 3.0 program for empirical research. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Gideon, A. (2023). Menengok Angka Tax Ratio Indonesia 5 Tahun Terakhir. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200856/menengok-angka-tax-ratio-indonesia-5-tahun-terakhir?page=3
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
Herdona, S. A. (2021). Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/dua-ketentuan-baru-di-uu-hpp-jadi-keseriusan-pemerintah-dukung-umkm-34839.
Lesmanasari, R., Ratnawati, V., & Fitrios, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 12(1), 54–63. https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319
Moniarta, D. P. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi STIE YKPN, Yogyakarta.
Mucglobal.com. (2022). Pemerintah Ungkap Dua Alasan Tax ratio Indonesia Rendah. Mucglobal.Com. https://mucglobal.com/id/news/2908/pemerintah-ungkap-dua-alasan-tax-ratio-indonesia-riddah#:~:text=Wednesday%2C 27 July 2022&text=Terkait hal ini%2C pemerintah menyebut,kedua karena faktor compliance gap.
Naradiasari, N. S., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan. Owner, 6(1), 99–110. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.622
Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. Paulus Journal of Accounting, 1(1). https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27
Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah(EKUITAS), 3(4), 939–945. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553
Sari, E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. Tax and Accounting Review, 4(1), 1–14.
Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 6, 3(3), 712–732.
Siahaan, F. O. P. (2012). The influence of tax fairness and communication on voluntary compliance: Trust as an intervening variable. International Journal of Business and Social Science, 3(21), 191–198.
Sunaryo, R. D. P., Malikah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. E-Jra, 09(05), 47–57.
Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi, 22(2), 95–107.
Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 6(2), 121–144. https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560
Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak ( Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta ). Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper, 2016, 308–326.
Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 5(1). https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929
Yulianus, J. (2023). Badai Korupsi Sektor Pajak yang Tidak Ada Habisnya. Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/15/badai-korupsi-sektor-pajak-yang-tidak-ada-habisnya?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall
Yuntho, E. (2014). Menyelesaikan Korupsi Pajak. ICW. https://antikorupsi.org/id/article/menyelesaikan-korupsi-pajak
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
The copyright of the article fully belongs to the Jurnal Akuntansi dan Pajak and publishing rights belong entirely to LLPM STIE AAS SurakartaÂ
Â
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.