PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Ani Sri Muwarni; Ratna Puji Astuti

doi:10.29040/jap.v23i2.7126

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Ani Sri Muwarni, Ratna Puji Astuti

Abstract

Artikel ini menguraikan hasil penelitian yang menginvestigasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada organisasi sektor publik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik eksperimen semu menggunakan desain eksperimen longitudinal dengan purwauji (pretest) dan purnauji (posttest). Pengambilan data sampel menggunakan teknik eksperimen yang berkaitan dengan perilaku. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa kualitas informasi keuangan meningkat setelah disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun membutuhkan waktu penyesuaian untuk menyusun laporan keuangan daerah berbasis standar.

Keywords

Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan, sektor publik.

Full Text:

PDF

References

Andriani, Sri. 2010. Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value for Money Pemerintah Kota Batu. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

American Accounting Association. 1970. A Statement of Basic Accounting Theory: Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory. Illinois. USA.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bastian, Indra. 2006a, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2011. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Halim, Abdul. Kusufi, Muhammad Syam. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.

Davide Osborne dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM, 2000.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. 2014. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis akrual. Jakarta.

Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.

Hayadi, N. dan Rosini, I. 2019. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Kasus: Studi Kasus pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, 2(1), 2019.

Ihyaul Ulum. 2004. Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press.

Jensen, M., C., and W. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”. Journal of Finance Economic, 3, 305- 360, di-download dari http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Buku I. Edisi Kedua, Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Nugraeni dan Budiantara, M. 2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomika dan Bisnis, 12 (1), 18-32.

Subaweh, I. dan Nugraheni, P. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 1 (13), 48-58.

Andi, N., Muslimin, dan Kahar, A. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi. Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat atau Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keaungan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.7126