Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias

Maria Magdalena Bate'e

doi:10.29040/jap.v19i1.250

Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias

Maria Magdalena Bate'e

Abstract

E-Filing system is a system reporting of Annual Tax with online system and real time provided by Directorate General of Taxes. The advantage of e-Filing is that it can reduce the time and expense as well as reporting of annual tax is correct and timely. This research is aimed to know the difference of reporting Annual Income Tax clause 21 before and after the application e-Filing System for civil servants of Social Service, Labor, and Transmigration Nias District. The type of research used is descriptive research with qualitative approach, and the data analysis technic used is reduction data, display data, conclusion and verification, and final conclusion. The study population and sample was all civil servants of Social Service, Labor, and Transmigration Nias District which amounts 25 people. From the result of this research, it is found that all civil servants of Social Service, Labor, and Transmigration Nias District have reported their Annual tax by using e-Filing. The using e-Filing system, the service becomes faster, accurate, timely and can be done anywhere and of course this condition is very different when done manual system. The difference is on description of form notification, procedures of tax calculation, time effectiveness, efficiency, archiving, data delivery, and taxpayer compliance.

Keywords

Annual Tax; e-Filing System; PPh clause 21

Full Text:

PDF

References

Abdurahmat, (2003). Pengertian Efektivitas. Universitas Yogyakarta : Lumbung Pustaka

Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 5(2).

Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Departemen Keuangan RI. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/-2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Departemen Keuangan RI. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.-03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2017. Informasi APBN 2017. www.anggaran.depkeu.go.id

Erly, S. (2005). Hukum Pajak Edisi ke-tiga. Jakarta: Salemba.

Kuncoro, M. dan Suhardjono, (2002). Manaje-men Perbankan. Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo, (2016). Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi

Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sandi, A. (2014). Analisis Penerapan E-Filing Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberi-tahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT XYZ. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Vol. 2, No. 04

Sujarweni, V. W. (2015). Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka-barupress.

Supriyanto, (2006). Pengantar Teknologi Infor-masi. Jakarta : Salemba Empat

Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). Perpajakan untuk praktisi dan akademisi. Malang: Empatdua Media.

Tongam, S. (2016). Perpajakan. Yogyakarta : CV Budi Utama

Waluyo, (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Yuli, N., Inayati, N., & Hilda, P. (2017). Analisis Pelaporan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 9 (2), 2017, 49-58.

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.250